Lamsel, negerikoe.id – Komisi IV DPRD Lampung Selatan melakukan rapat pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD 2025 bersama Pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bob Bazar Kalianda. Selasa (29/10/3024).
Pada kesempatan tersebut diketahui, komisi IV DPRD Lamsel memberikan apresiasi terhadap sejumlah peningkatan dan transformasi yang ada pada rumah sakit berpelat merah itu mulai dari sektor pelayanan hingga fasilitas kesehatannya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lamsel, H. Sidik Maryanto menilai, beberapa tahun terakhir RSUD Bob Bazar terus mengalami peningkatan. Salah satu peningkatan yang menjadi sorotan yakni pelayanan dan ketersediaan fasilitas kesehatannya.
“Alhamdulillah, pelayanan kesehatan di bob bazar makin terus membaik. Ini yang menjadi harapan dari seluruh masyarakat lampung selatan,” Papar politikus dari Fraksi Golkar itu saat dikonfirmasi mengenai hasil rapat bersama pihak RSUD Bob Bazar.
“Ini (peningkatan), harus dipertahankan. Jangan ada lagi perbedaan pelayanan yang diberikan, pasien umum atau bpjs semua harus benar-benar tercover. Untuk itu kita berharap kedepan tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan pada saat akan menjalani perobatan di Bob Bazar,” Imbuhnya.
Namun meski mendapatkan apresiasi, masih terdapat sejumlah catatan yang harus dievaluasi dari RSUD Bob Bazar Kalianda terutama pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Diketahui, target PAD pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bob Bazar Kalianda ditahun 2025 mencapai mencapai 80 Miliar.
Sementara, di tahun 2024 ini PAD yang belum terealisasi 100 persen, dimana hingga bulan September lalu masih ada target yang belum tercapai sebesar 19 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penundaan atau belum terealisasinya klaim dari BPJS.
Direktur RSUD Bob Bazar, dr. Reni Indrayani memaparkan bahwa penurunan pada PAD BLUD terjadi akibat penurunan pada klaim BPJS
“Jika proses klaim itu flat di angka 7 (tujuh) miliar perbulan, Saya yakin target (PAD) akan tercapai,” Jelasnya saat diwawancarai awak media.
Direktur Bob Bazar menjabarkan, penurunan pada klaim BPJS terjadi disebabkan oleh proses verifikasi yang dilakukan boleh pihak BPJS. Dimana jika dokumen dinilai tidak sesuai maka klaim bisa tertunda hingga bisa tidak dibayarkan.
“Kalau kendala ada pada proses verifikasi dari pihak BPJS, contoh, ada dokumen yang dinilai tidak sesuai atau tidak bisa dibayar atau nanti dipending (penundaan),” timpalnya.
Diketahui, Target PAD BLUD Bob Bazar Kalianda pada tahun 2023 sebesar Rp 80 miliar. Dan berhasil tercapai sebesar Rp 92.707.911.088.
Sedangkan untuk sumber PAD RSUD berasal dari retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp 3.815.828.110, instalasi farmasi Rp 1.817.174.344, Jamsostek Rp 779.000.255, BPJS Rp 83.550.471.817, dan pendapatan lainnya Rp 2.745.436.562. (Redaksi)