Lamsel, negerikoe.id – Komisi IV DPRD Lampung Selatan, menyoroti meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di wilayah Lampung Selatan.

Hal tersebut diketahui pada rapat pembahasan perubahan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA-P) tahun anggaran 2025 bersam Dinas PPA di tingkat Komisi yang berlangsung di ruang komisi IV DPRD setempat, Selasa, (17/6/2025)

Dalam kesempatan tersebut Komisi IV meminta agar instansi tersebut mengambil langkah konkret untuk menekan angka kekerasan yang masih cukup tinggi.

Ketua Komisi IV DPRD, Lampung Selatan, Taman, menyampaikan bahwa upaya perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Menurutnya, angka kasus yang dilaporkan hanya sebagian kecil dari kejadian sebenarnya, karena banyak korban yang masih enggan melapor.

“Kami mendorong Dinas PPA agar lebih aktif turun ke lapangan, menguatkan edukasi di masyarakat, dan memberikan pendampingan hukum serta psikologis kepada korban. Tidak cukup hanya dengan sosialisasi, tapi harus ada aksi nyata dan terukur,” ujar Legeslatif dari Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Komisi IV juga meminta agar Dinas PPA meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan sekolah-sekolah dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan.

Sementara itu, Kepala Dinas PPA, Lampung Selatan melalui Sekdin nya, Epiyanti, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan berbagai pendekatan preventif dan responsif. Ia mengakui bahwa tantangan terbesar adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus.

“Kami akan perkuat jaringan pelindung anak di desa dan kelurahan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mencegah kekerasan sejak dini,” katanya.

Komisi IV berharap dengan kerja sama semua pihak, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditekan, serta korban mendapatkan keadilan dan perlindungan yang layak. (red)