Lamsel, negerikoe.id – Komisi III DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lampung Selatan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan bagi masyarakat. Namun demikian, anggota Komisi III juga menyoroti sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian, salah satunya terkait turunnya capaian Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan di daerah tersebut.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Lampung Selatan, dari Fraksi PDI-Perjuangan, Rosdiana, dalam pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026, yang dipusatkan di ruang komisi III DPRD setempat, Senin (28/7/2025). 

Rosdiana,menegaskan bahwa turunnya angka UHC menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan, terutama dalam memastikan seluruh warga memiliki akses terhadap layanan BPJS secara menyeluruh.

“Penurunan UHC ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak bisa berobat hanya karena status kepesertaannya bermasalah. Kami minta Dinkes dan instansi terkait segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengembalikan cakupan UHC ke angka maksimal,”tegas legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Selain itu, DPRD juga mendorong peningkatan mutu layanan di seluruh puskesmas, khususnya bagi peserta BPJS. Keluhan seperti antrean panjang, keterbatasan tenaga medis, dan perbedaan perlakuan antara pasien umum dan BPJS masih sering ditemukan di lapangan.

Komisi III menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan kesehatan agar masyarakat Lampung Selatan mendapatkan pelayanan yang adil, cepat, dan berkualitas. (Red)