Lamsel, negerikoe.id – Komisi I DPRD Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat kerja bersama para camat se-Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (30/7/2025), untuk membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Rapat yang digelar di ruang Komisi I DPRD itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Edi Waluyo dan dihadiri oleh seluruh anggota komisi serta para camat dari 17 kecamatan.

Agenda pertemuan tak hanya fokus pada arah kebijakan anggaran, namun juga menyoroti peran camat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.

Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan, Edi Waluyo, menekankan pentingnya pembinaan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu penggerak ekonomi lokal.

DPRD juga meminta para camat lebih aktif membina UMKM dan mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha kecil agar dapat tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi desa. Camat harus hadir memberi pendampingan dan mendorong inovasi agar pelaku UMKM bisa berkembang dan bersaing,” tegas legislator dari Fraksi PAN ini.

Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya pemanfaatan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Komisi I mendorong para camat untuk turut mengarahkan penggunaan dana BUMDes agar tepat sasaran, produktif, dan mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, salah satu anggota Komisi I, Dwi Riyanto, menambahkan bahwa camat perlu mendorong kolaborasi antara UMKM dan BUMDes agar lebih sinergis.

“BUMDes bisa bermitra dengan UMKM lokal, misalnya membantu distribusi produk atau menyediakan sarana produksi. Camat bisa fasilitasi kemitraan ini agar usaha desa lebih terarah dan berkelanjutan,” ucapnya.

Dalam pertemuan tersebut, para camat turut menyampaikan berbagai masukan dan kendala yang dihadapi, mulai dari keterbatasan SDM, permodalan UMKM, hingga tantangan dalam pengelolaan BUMDes.

Melalui forum ini, Komisi I berharap ada sinergi yang lebih kuat antara DPRD, pemerintah kecamatan, dan desa dalam menyusun kebijakan anggaran tahun 2026 yang lebih responsif dan berpihak pada pembangunan ekonomi kerakyatan. (red)